Halo Sobat Investasi dan Pelaku Usaha Kota Pangkal Pinang!<\/p>\n
Dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan Nasional, Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 412 Tahun 2025 telah menginstruksikan percepatan implementasi <\/span>Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)<\/span><\/b> atau yang dikenal dengan <\/span>Coretax DJP.<\/span><\/b><\/p>\n Meskipun Surat Edaran ini secara khusus menekankan kepatuhan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), semangat modernisasi ini berlaku bagi <\/span>seluruh Wajib Pajak<\/span><\/b>, termasuk Bapak\/Ibu <\/span>Pengusaha dan Pemilik Badan Usaha<\/span><\/b> di Kota Pangkal Pinang<\/span><\/span>.<\/span><\/p>\n Mengapa hal ini penting bagi bisnis Anda? Kepatuhan perpajakan adalah salah satu syarat utama dalam proses perizinan berusaha (OSS-RBA). <\/span>Dengan beralihnya sistem lama ke sistem baru mulai <\/span>Tahun Pajak 2025<\/span><\/b>, keterlambatan migrasi data dikhawatirkan dapat menghambat proses administrasi perpajakan perusahaan Anda, seperti pelaporan SPT, pembayaran, hingga validasi status wajib pajak (KSWP) yang dibutuhkan saat mengurus izin<\/span><\/span>.<\/span><\/p>\n Coretax DJP adalah sistem administrasi layanan perpajakan yang mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi<\/span><\/span>. <\/span>Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga layanan lainnya dalam satu pintu<\/span><\/span>.<\/span><\/p>\n Berdasarkan panduan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilampirkan dalam edaran tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Wajib Pajak (Orang Pribadi maupun Badan):<\/p>\n 1. Aktivasi Akun Wajib Pajak di Coretax DJP<\/b> Anda tidak perlu mendaftar ulang NPWP, namun perlu mengaktifkan akun di sistem baru:<\/p>\nApa Itu Coretax DJP?<\/b><\/h3>\n
Langkah Wajib bagi Pelaku Usaha<\/b><\/h3>\n