{"id":3237,"date":"2026-03-02T10:08:54","date_gmt":"2026-03-02T03:08:54","guid":{"rendered":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/?p=3237"},"modified":"2026-04-13T10:11:08","modified_gmt":"2026-04-13T03:11:08","slug":"pangkas-prosedur-kkpr-darat-usaha-mikro-lebih-cepat-kantongi-legalitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/pangkas-prosedur-kkpr-darat-usaha-mikro-lebih-cepat-kantongi-legalitas\/","title":{"rendered":"Pangkas Prosedur KKPR Darat, Usaha Mikro Lebih Cepat Kantongi Legalitas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Pangkas Prosedur KKPR Darat, Usaha Mikro Lebih Cepat Kantongi Legalitas<\/strong><\/p>\n

Pangkal Pinang \u2014 Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro. Mekanisme ini memangkas prosedur yang sebelumnya berlapis, sehingga proses menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil, tanpa mengabaikan prinsip tata ruang dan pengawasan pemerintah daerah.<\/p>\n

Kemudahan Melalui Pernyataan Mandiri dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa:<\/p>\n

    \n
  1. Permohonan KKPR Darat bagi usaha mikro didasarkan pada pengisian data kegiatan usaha dan pernyataan mandiri pelaku usaha melalui OSS.<\/li>\n
  2. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perorangan atau badan usaha berskala mikro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.<\/li>\n
  3. Data yang diisi dalam sistem OSS meliputi:\n
      \n
    • Informasi lokasi administratif;<\/li>\n
    • Alamat lengkap;<\/li>\n
    • Luas keseluruhan lahan;<\/li>\n
    • Koordinat lokasi (cukup satu titik koordinat);<\/li>\n
    • Foto tampak depan lokasi usaha.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
    • Setelah pengisian data, pelaku usaha cukup menyampaikan pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha melalui OSS.<\/li>\n<\/ol>\n

      Dengan mekanisme ini, usaha mikro tidak lagi dibebani prosedur teknis yang kompleks, namun tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.<\/p>\n

      Permohonan KKPR Darat bagi usaha mikro yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan masih dalam proses, dapat diajukan kembali melalui mekanisme pernyataan mandiri di OSS.<\/p>\n

      Kebijakan ini merupakan bentuk penyederhanaan prosedur (pemangkasan tahapan) untuk mempercepat legalitas UMKM<\/p>\n

      Hingga saat ini, tercatat 14,9 juta pelaku usaha mikro telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di sistem OSS. Jumlah ini mencapai 96,9% dari total keseluruhan NIB yang terdaftar. Capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha mikro untuk masuk ke sektor formal. Dengan penyederhanaan KKPR Darat, proses legalitas usaha menjadi semakin mudah dan terintegrasi.<\/p>\n

       <\/p>\n

      Diterbitkan oleh: DPMPTSP Kota Pangkal Pinang Resources Data: OSS RBA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi \/ BKPM RI<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Pangkas Prosedur KKPR Darat, Usaha Mikro Lebih Cepat Kantongi Legalitas Pangkal Pinang \u2014 Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro. Mekanisme ini memangkas prosedur yang sebelumnya berlapis, sehingga proses menjadi lebih sederhana, cepat, dan …<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3237"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3237"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3237\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3239,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3237\/revisions\/3239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}