DPMPTSP Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang
Sebagai cerminan reformasi birokrasi dirasakan secara langsung oleh masyarakat, pemerintah terus mendorong pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten/Kota. Namun, perkembangan MPP belum menggembirakan.
Sekitar 127 Kabupaten/Kota yang berkomitmen akan membangun MPP. Pada tahun 2022 masih tersisa 72 Kabupaten/Kota yang belum membangun MPP atau MPP sudah beroperasi tetapi belum diresmikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia (RI).
Kegiatan Penyerapan Pandangan, Diskusi dan Monev di Provinsi Kepulauan Babel dihelat pada 21 hingga 23 September 2022.
Selain menggelar Rapat terbatas dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Provinsi Babel secara hybrid.
Tim Deputi Tata Kelola Pemerintahan Setwapres RI juga melakukan lawatan dan rapat di DPMPTSP Kota Pangkalpinang, DPMPTSP Kabupaten Bangka, dan DPMPTSP Kabupaten Bangka Tengah.
Kedatangan Asisten Deputi (Asdep) Tata Kelola Pemerintahan Setwapres RI, Slamet Widodo beserta rombongan disambut Kepala DPMPTSP Babel, Darlan beserta jajarannya.
Dihadapan Asdep Tata Kelola Pemerintahan Satwapres RI dan peserta Rapat yang digelar secara luring dan zoom di ruang rapat Kantor DPMPTSP lantai II Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Rabu (21/9/2022) siang itu, Kepala DPMPTSP Babel, Darlan mengatakan, pelayanan publik yang baik dan prima tetap menjadi skala prioritas kami di DPMPTSP.
Dikatakan Darlan, melalui pertemuan dengan Asdep Tata Kelola Pemerintahan Setwapres RI pada hari ini, akan mendorong percepatan pembangunan MPP di Babel segera terealisasi, untuk mendukung program pemerintah.
“Melihat kondisi MPP yang belum ada di Babel, mohon kiranya dukungan para Bupati/Walikota se-Babel untuk segera mewujudkan pembangunan MPP di Babel,” imbuhnya.
Dikesempatan yang sama, Asdep Tata Kelola Pemerintahan Setwapres RI, Slamet Widodo mengatakan, kami (Setwapres RI-red) menaruh perhatian sangat besar terkait percepatan pembangunan MPP di Kabupaten/Kota.
“Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin sangat konsen akan hal ini (MPP-red). Beliau berharap di 2024 nanti, MPP sudah berdiri di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di tanah air,” jelas Widodo.
Masih dikatakan Widodo, MPP tidak harus mendirikan bangunan baru. Namun, perlu inovasi dan kreatifitas masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan MPP, baik itu MPP manual maupun MPP digital.
“MPP digital atau MPP hybrid menjadi solusi bagi percepatan penyelenggaraan MPP di masa yang akan datang,” kata Widodo.
Kami (Setwapres RI-red) berharap Provinsi Kepulauan Babel bisa secara serentak menyelenggarakan MPP di 1 Kota dan 6 Kabupaten,” harap Widodo.
“Intinya MPP bisa terwujud secara cepat, itu tergantung komitmen kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati,” timpalnya.
Turut hadir secara luring mendampingi Kepala DPMPTSP Babel, Sekretaris DPMPTSP, Arpandi, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Penanaman Modal, Remi Aryanto, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator PTSP, Hardian, Kepala DPMPTSP dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang, Yan Rizana, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka, Elius Gani.
Turut serta pula, Analis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Benny Iswardi, Analis Kebijakan Ahli Muda Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Nellyana, sejumlah Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Babel diantaranya Muhammad Trinanda, Rudi Hartono, Luciana, Yudiansyah, Meza Yuhendra, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda DPMPTSP, Evani, Kepala Subbagian Umum, Hartini, serta sejumlah Jabatan Fungsional Umum DPMPTSP Babel.
Selain itu, turut hadir secara daring Kepala DPMPTSPP Kabupaten Belitung, Nurman Sunanda, serta sejumlah perwakilan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat, Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Tengah, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Selatan.
