PANGKALPINANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkal Pinang menetapkan kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pemenuhan standar pelayanan serta …
Read More »
PANGKALPINANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkal Pinang melaksanakan pengawasan rutin terhadap PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Pangkal Pinang, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen perizinan berusaha …
Read More »Jakarta, 28 Maret 2026 – Pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, akurasi klasifikasi …
Read More »Pangkas Prosedur KKPR Darat, Usaha Mikro Lebih Cepat Kantongi Legalitas Pangkal Pinang — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat …
Read More »Pangkal pinang – Berdasarkan informasi terbaru per Februari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melakukan peningkatan keamanan signifikan pada aplikasi siCANTIK Cloud. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan data dan kenyamanan layanan pengguna dalam mengakses aplikasi siCANTIK CLOUD …
Read More »Pangkal Pinang – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI secara resmi mengeluarkan surat Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh indonesia dalam hal penerbitan perizinan Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri, Surat Izin Praktik Dokter Hewan dan …
Read More »
Pangkal Pinang – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menerbitkan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penggunaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet untuk Proses Persetujuan …
Read More »
Pangkal Pinang – Pemerintah terus memperkuat reformasi birokrasi di bidang perizinan berusaha melalui penerapan mekanisme Fiktif Positif (FikPos). Sebanyak 258 Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) kini dapat memperoleh izin secara FikPos, memberikan percepatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha …
Read More »Pangkal Pinang – Percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan Kemenkes untuk memastikan keamanan pangan dalam program MBG yang diamanatkan pemerintah pusat. Latar Belakang Percepatan Untuk mendukung …
Read More »
Kunjungan ini disambut oleh Kepala Bidang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan beserta jajaran. Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPMPTSP Kota Pangkal Pinang pada hari Kamis, 06 November 2025 pada Pukul 09.00 wib. Kegiatan Berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, …
Read More »
DPMPTSP Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang
